permendagri 112 tentang pilkades. Komposisi keanggotaan Panitia Pilkades: unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat; 4. permendagri 112 tentang pilkades

 
 Komposisi keanggotaan Panitia Pilkades: unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat; 4permendagri 112 tentang pilkades  PILKADES Pemilihan Kepala Desa dilakukan dalam 3 (Tiga) bergelombang Dengan mempertimbangkan: 1

Lebih lanjut, berikut ini secara lengkap isi Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Juknis Pilkades: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. 113 TH 2014 TENTANG PENGELOLAAN. 4K views • 22 slides Permendagri no. Dilihat: 3649. 5K views. Berikut kami bagikan Permendagri 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dapat Anda. 5. Dari Permendagri no. Cari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa by praja13. 204 kali: pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024:Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa - Download as a PDF or view online for free. Sebut saja Permendagri 65/2017 yang merupakan perubahan atas Permendagri 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Apa saja muatan/isi Permendagri 72 Tahun 2020 ini? Bagi siapapun yang mencari file download Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pilkades dalam bentuk PDF, silahkan download melalui link download dibawah ini: 6. Permendagri No. Jadi begini. 2017/NO. Dari Permendagri no. 112 tentang Pemilihan Kepala. 112 thn 2014 Sutardjo ( Mang Ojo ) 9. Yudhi Aldriand • 5. Pilkades Serentak di Kabupaten Empat Lawang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juni 2022 mendatang. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. MM menegaskan, penyelenggaraan pilkades serentak di Kolaka Utara bisa digelar tahun 2023 karena kondisi normal atau tidak dalam keadaan darurat. go. (1) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang. PILKADES PAW; 3. DPMN PASBAR PADANG TUJUH -PASAMAN BARAT Jln. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan. E. Download Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun beberapa ketentuan pilkades sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. Pilkades adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Desa. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Sk Pembagian Tugas Panitia Pilkades. 112 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sign in. Perbup nomor 26 tentang pilkades 2013 Pakde Wawi 9. Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya. Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa: Permendagri: 66:. Diunggah oleh Dimas Danang S. 112 tahun 2014 tentang Pilkades dapat disimpulkan bahwa sengketa Pilkades yang menyangkut “proses pemilihan“ diselesaikan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dimana sifat putusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut bersifat “final dan mengikat“ (final and binding). Selain itu, protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak harus diterapkan di semua tahapan pilkades. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 ( enam ) tahun terhitung sejak tanggal. Minggu, 4 Desember 2022; Cari. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai Permendagri No. airmerah. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang : a. Bagi anda yang belum tahu tentang perubahan ini akan saya jelaskan dan bagi yang sudah memahami serta sempat membaca tentang aturan perubaha pilkades , semoga pengetahuan bertambah ya. Baca juga: 602 orang mendaftar sebagai kepala desa di Pilkades Purwakarta Yusharto menjelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemendagri, misalnya di bidang regulasi, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. desa. 2. Masa Depan Indonesia Ada Pada Desa dan Bertani. Budi menyampaikan, dasar pikir surat yang diterbit sebelum Perbup Pilkades itu, merujuk Permendagri Nomor 112/2014 tentang Pilkades, Permendagri Nomor 110/2016 tentang BPD, Permendagri Nomor 72/2020 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 112/2014 tentang Pilkades serta Perda Kabupaten Bengkulu. 1 tahun 2015 ttg pilkades 2015. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PADA MASA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024. Oleh karenanya Revisi Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pilkades perlu untuk dilakukan supaya tidak terjadi lagi perkelahian yang menyebabkan kematian warga desa tertentu. PERMENDAGRI NO. Saat ini, kami memang belum masuk ke. Kesesuaian Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Dengan Asas-Asas Hukum, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa June 2022 DOI: 10. KETENTUAN PERALIHAN; 5. "Kita tidak ingin kegiatan yang masif di tingkat desa ini dapat menimbulkan penularan atau penyebaran Covid-19, maka kita fokuskan pada pelaksanaan Pilkada. permendagri 112 tahun 2014 tentang pilkades sebagaiman diubah dengan permendagri 65 tahun 2017 4. Peraturan Bersama Kepala Desa. Berikut beberapa daerah yang turut melaksanakan Pilkades. Diunggah oleh I gst made merta putra. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) apalagi peraturan- peraturan lain yang daya berlakunya pada lingkup lokal seperti Perda atau. “Ada perubahan permendagri 112 tentang pilkades diubah ke permendagri 72 thn 2020 tentang pelaksanaan pilkades di masa pandemi, maka Perda harus bikin penyesuaian” Jelasnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan bahwa :Tugas Panitia Pilkades 2021. Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa: Permendagri: 66:. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 – Pilkades. id Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa Ditetapkan pada tanggal 25 November 2020 Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409. com;. Pengaturan biaya Pilkades diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Perda. Tulis Komentar. idPeraturan tersebut yakni berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Perbup No. 4K views • 22 slides Permendagri no. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Sekilas Info tentang Pilkades PAW Yudhi Aldriand 5. 1543, peraturan. 28 Syarat Menjadi Perangkat Desa 2023. pdf. Pihaknya menjelaskan langkah itu dimulai. Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades: Permendagri: 73: 2020: Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa: Permendagri: 58: 2021: Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan. Pemdes Sosialisasikan Kartu Tani Sebagai Subsidi Bertani. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala. Mendagri telah menindaklanjuti putusa MK tersebut dengan menerbitkan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades. Dalam Pasal ayat (2) Permendagri 112/2014 tentang Pilkades tersebut disebutkan bahwa : Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan. Ainur Rofiq. 398 kali: buku v petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa bidang penanggulangan bencana: 19 mei 2023 | 363 kali: 22 desa dari 17 kecamatan di kabupaten bandung siap gelar pilkades serentak tahun 2023: 03 juli 2023 | 118 kaliPasalnya saat ini pihaknya sudah menyusun perbup mengenai juknis pilkades serentak. S. 67-th-2017. Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,. Untuk itulah terbit Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tupoksi Panitia Pilkades Dalam Penyelenggaraan Pilkades Serentak. Permendagri no. Untuk Lebih jelasnya silakan klik permendagri-no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. dengan Pasal 9 Permendagri 112 Tahun 2014), diantaranya: merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,. Mendagri telah menindaklanjuti putusa MK tersebut dengan menerbitkan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. bupati ini adalah pertama untuk menindaklanjuti perintah Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa 3. PERMENDAGRI NO 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PASAL 49 ayat (1) “Ketentuan lebih lanjut. 112/2014 tentang pemilihan kepala desa ditinjau atas pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon. 1. FORMAT-ADMINISTRASI-DESA. Permendagri No. 0% 0% menganggap dokumen ini bermanfaat,. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. diterbitkannya UU no 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, ditindak lanjuti PP No. Baca juga: Tak Ada Warga yang Calonkan Diri, Calon Kades Petahana di Ciamis Ajak Istrinya Jadi Lawan di Pilkades. 000 Februari 2022 Dipercepat, Begini Cara Daftar, Syarat, dan. Ulasan : 3 Ulasanpermendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa: 21 mei 2022 | 1. 4K views • 22 slides Permendagri no. Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa: Permendagri: 66:. tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala desa PEMILIHAN KEPALA DESA. Perda no. Koran Gala, Anggaran Pilkades Serentak 2023 Mencapai Rp 5 M, Selasa, 10 Januari 2023, hal. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) diubah sebagai berikut: 1. pdf. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa. 7K views • 16 slides Tentang Dalil Dan Dasar Gugatan Penggugat:1. Namun yang jelas, ketentuan lebih lanjut mengenai Pilkades Serentak maupun Pilkades Antar Waktu. Lebih lanjut mengenai Permendagri 112 Tahun 2014 silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini: Kirim Komentar. id : 14 hlm. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 72 tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2O14 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 25 November 2O2O. 112 thn 2014 Sutardjo ( Mang Ojo ) 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Satu sisi, pihak komisi 1 DPRPermendagri 112 Tahun 2014 Ciptakan Disintegrasi pasca Pilkades. 65 Tahun 2017 tentang Pilkades. Jadi, bila membaca pada Peraturan Dalam Negeri tepatnya pada Permendagri 112 Tahun 2014 yang mengatur masalah pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala kampung atau sebutan lain. Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, untuk pembiayaan Pilkades serentak dalam kondisi bencana non alam Covid-19 ini, biaya pemilihan kepala. 5K views • 15 slides Perbup nomor 26 tentang pilkades 2013 Pakde Wawi 9. Komposisi keanggotaan Panitia Pilkades: unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan desa dan Tokoh Masyarakat; 4. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Baca Juga. Baca juga: Diperkenalkan KPU, Sirekap Akhirnya Batal Digunakan di Pilkada 2020. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, Dirjen Bina Pemerintah Desa, Nata. com3. 14. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, Dari hasil Pantauan sementara pelaksanaan dikampung Omte diikuti 4 calon dan Matias Syatan mendapatkan 63 suara dari 148 DPT mengalahkan 3 calon lainnya, begitu juga. Dasar Hukum: • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa DISINI. Jadi begini begini kronologisnya. 21 WIB). Hp: E-mail: Isi Pesan MASUK. dalam hal ini,Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya. Peraturan Menteri Keuangan . 39 halaman. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyiPermendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan desa. pdf. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa T. Pencairan BLT Dana Desa Rp300. Izin cuti bagi perangkat desa ini merupakan salah satu persyaratan manajemen wajib yang harus dipenuhi. 14. Pts 1 Tema 2 St. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri T. pdf. Adapun Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sesuai dengan Pasal 9 Permendagri 112 Tahun 2014), diantaranya: merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada. Sekilas Info tentang Pilkades PAW. √ Gaji Babinsa Terlengkap 2023 : Fungsi dan Tugas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. direktorat jenderal bina pemerintahan desa jakarta, november 2020 data kabupaten yang melaksanakan pilkades serentak setelah 2 9 desember 2020Pengaturan teknis Pilkades pada perkembangannya kemudian dirubah melalui Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pilkades. 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri no 112 tahun 2014 tentang pilkades calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: Kapolres semarang akbp latif usman (kiri) memeriksa senjata salah seorang polisi saat apel persiapan. Sesuai Permendagri No. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 1 Desember 2020 Oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjana. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pilkades serentak dibeberapa daerak saat kondisi pandemi Corona Viruse Desiase 2019 (COVID-19) perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebab dalam. Pemilihan kepala desa antarwaktu. NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa u ntu k melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahu n 2014 tentang Peratu ran Pelaksanaan Undang. Kalau ternyata pemilih memang. “Semula TPS tidak. Judul Asli. Sesuai Permendagri No. Upload Login Signup. Nama: No. PERDA KONKEP NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PILKADES. 112 TH 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Untuk itulah terbit Permendagri 72 tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua. Permendagri No. 5 Tahun 2015. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades. Pandemi COVID-19 berakibat pada seluruh sendi kehidupan. 113 TH 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 02. Sesuai Permendagri No. sosialisasi permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. PERMENDAGRI NO. "Karena kondisi normal, maka kita pakai aturan yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah 43 dan 47, Permendagri 112. Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades: Permendagri: 73: 2020: Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa: Permendagri: 58: 2021: Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan. Mendagri telah menindaklanjuti putusa MK tersebut dengan menerbitkan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri No 65 Tahun 2017, Permendagri 65 Tahun 2017 ini merupakan revisi atau perubahan terkait aturan Pilkades sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII. - 3 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) diubah sebagai berikut: 1. Dalam Permendagri di atas disebutkan tugas panitia pemilih pada pasal 9 huruf a yaitu sebagai pelaksana Pilkades. PILKADES SAMPAI TAHUN 2025 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 72 TAHUN 2020. Mengacu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Upload Login. Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan. 1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015) edi pribadi 5K views • 38 slides PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG Strobillus Found 15. "Kita tidak ingin kegiatan yang masif di tingkat desa ini dapat menimbulkan penularan atau penyebaran Covid-19, maka kita fokuskan pada pelaksanaan Pilkada. Permendagri NO. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa pemilihan kepala desa atau pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan Kepala Desa atau kades adalah pejabat Pemerintah Desa yang. 112 10 April 2016 06:43. Saat pemilihan kepala desa (pilkades), biasanya banyak masyarakat yang rela untuk menunda ke sawah demi mengutarakan suaranya dalam pemilihan kepala desa. Mendagri sudah merilis Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. PERMENDESA PDTT NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI FISIK TRANSFORTASI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2021. Salah satu poin penting dalam aturan itu, yakni terkait dengan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapannya. Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.